ASEAN Targetkan Penandatanganan DEFA pada November 2026, Indonesia Dorong Regulasi dan Investasi Digital

ASEAN menargetkan penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada November 2026, demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pernyataan resmi yang dikutip Jumat, 8 Mei 2026. Pemerintah Indonesia mendorong finalisasi substansi negosiasi pada putaran akhir pada Mei 2026 agar proses legal scrubbing dan konsultasi domestik dapat diselesaikan menjelang KTT ASEAN. Target penandatanganan tersebut menegaskan upaya kawasan mempercepat integrasi pasar digital di tengah persaingan global.

DEFA dirancang sebagai kerangka kerja regional pertama yang komprehensif untuk mengatur ekonomi digital antarnegara anggota ASEAN. Menurut pernyataan Menko Airlangga, kerangka ini memuat langkah penguatan infrastruktur digital, pengembangan sumber daya manusia, transformasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta penguatan regulasi keamanan siber dan kedaulatan data nasional.

Pemerintah menilai DEFA juga akan membantu menyelaraskan kebijakan nasional dengan praktik internasional sehingga dapat menarik lebih banyak investasi di sektor teknologi tinggi, termasuk modal ventura dan perusahaan teknologi multinasional yang beroperasi di kawasan.

Analisis dari Boston Consulting Group (BCG) yang dikutip dalam laporan menunjukkan potensi peningkatan nilai ekonomi digital kawasan dari sekitar US$1 triliun menjadi sekitar US$2 triliun pada 2030 jika implementasi kesepakatan berlangsung komprehensif. Kenaikan ini diperkirakan akan memicu aktivitas investasi dari perusahaan teknologi internasional, fund modal ventura, serta peluang ekspansi bagi platform e‑commerce seperti Sea Group dan Tokopedia (PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk) di pasar regional.

Untuk pelaku layanan infrastruktur digital, termasuk penyedia cloud dan data center seperti Amazon Web Services, Google Cloud, dan perusahaan lokal seperti Biznet, harmonisasi aturan regional dipandang memberi kepastian regulasi yang dapat menurunkan biaya kepatuhan dan mempercepat ekspansi layanan lintas batas.

Setelah penandatanganan, ASEAN menargetkan proses ratifikasi oleh setiap negara anggota selesai dalam 180 hari. Namun tantangan signifikan tetap ada: perbedaan tingkat kesiapan regulasi, kepentingan kedaulatan data nasional, serta kapasitas regulatori negara berkembang di kawasan.

Indonesia sendiri perlu melakukan legal scrubbing dan konsultasi domestik untuk memastikan teks DEFA kompatibel dengan Kebijakan Strategi Ekonomi Digital Nasional (National Digital Economy Strategy 2030) dan agenda aksesi ke OECD. Stakeholder seperti pelaku industri telekomunikasi, startup, dan asosiasi e‑commerce dijadwalkan memberikan masukan selama proses ini.

Salah satu tujuan eksplisit DEFA ialah inklusi UMKM ke dalam rantai nilai digital regional. Pemerintah menekankan program peningkatan kapasitas dan akses infrastruktur untuk UMKM agar dapat memanfaatkan pasar lintas negara. Implementasi kebijakan perdagangan digital dan aturan data yang lebih jelas diharapkan menurunkan hambatan non‑tarif bagi penjual kecil dan membuka akses pendanaan digital.

Namun para pengambil keputusan perlu menyiapkan kebijakan pelengkap, termasuk pembiayaan, pelatihan tenaga kerja digital, serta perlindungan konsumen untuk mencegah disrupsi sosial ekonomi akibat transformasi digital yang cepat.

Penandatanganan DEFA pada November 2026 berpotensi menjadi momen penting percepatan integrasi ekonomi digital ASEAN dan katalis pertumbuhan investasi sektor teknologi. Keberhasilan agenda ini bergantung pada kemampuan negara anggota, termasuk Indonesia, menyelesaikan legal scrubbing dan meratifikasi kesepakatan sambil menyeimbangkan kedaulatan data dan kebutuhan pengembangan UMKM. Perusahaan teknologi, penyedia infrastruktur cloud, dan investor modal ventura akan menjadi pemangku kepentingan utama yang dipengaruhi kebijakan ini.