OJK Tetapkan Tiga Prioritas 2026 Untuk Perkuat Kontribusi Sektor Jasa Keuangan

Jakarta, 5 Februari 2026 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan tiga kebijakan prioritas untuk 2026 dalam rangka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026, dengan tujuan menjaga ketahanan sektor jasa keuangan dan meningkatkan kontribusinya terhadap program prioritas pemerintah. Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa fokus kebijakan meliputi penguatan ketahanan SJK, pengembangan ekosistem keuangan yang kontributif dan pendalaman pasar keuangan, serta percepatan pengembangan keuangan berkelanjutan.

OJK menjabarkan tiga prioritas utama: pertama, memperkuat ketahanan sektor melalui pengawasan proaktif untuk meredam risiko sistemik; kedua, mendorong ekosistem jasa keuangan agar lebih kontributif terhadap pembiayaan ekonomi riil; ketiga, memperdalam pasar keuangan serta mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan termasuk pengembangan bursa karbon. Kebijakan ini dirancang untuk merespons ketidakpastian ekonomi global sekaligus mendukung target-target pemerintah.

Dalam pernyataannya, OJK juga menegaskan pentingnya sinergi dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto disebut mendorong kolaborasi antara pemerintah, OJK, dan BI untuk menjaga momentum pertumbuhan dan kepercayaan pasar.

OJK mencatat indeks saham domestik pada akhir Januari 2026 melemah dan aktivitas pasar modal yang menunjukkan penurunan nilai transaksi bulanan, namun turut mencatat penambahan investor baru di pasar modal. Otoritas menilai kondisi tersebut menuntut kebijakan yang menyeimbangkan stabilitas dan akses pembiayaan bagi korporasi. OJK menyebut penghimpunan dana oleh korporasi dan pipeline penawaran umum sebagai indikator penting untuk mendukung pembiayaan usaha.

Selain itu, OJK melaporkan perkembangan di pasar derivatif dan bursa karbon, termasuk jumlah penyelenggara yang memperoleh persetujuan prinsip dan volume transaksi bursa karbon yang meningkat sejak diluncurkan. Data ini menjadi dasar OJK dalam merancang kebijakan pendalaman pasar dan pengawasan.

Untuk sektor perbankan, OJK menegaskan pengawasan terhadap kualitas aset, likuiditas, dan manajemen risiko tetap menjadi prioritas. Bagi perusahaan efek, emiten, dan pelaku pasar modal, OJK mengingatkan kepatuhan pelaporan dan transparansi sejalan dengan upaya pendalaman pasar. OJK juga menyampaikan tindakan penegakan hukum pada Januari 2026 berupa sejumlah sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan pasar modal.

Instrumen dan pelaku baru di ekosistem keuangan, termasuk penyelenggara pasar berjangka, pedagang SPA, dan pelaku di bursa karbon, akan diawasi lebih ketat sambil diberikan ruang untuk berkembang melalui persetujuan prinsip dan pipeline regulasi.

OJK melaporkan beberapa inisiatif literasi dan inklusi pada awal 2026, seperti kegiatan edukasi di institusi pendidikan, capacity building untuk TPAKD, serta sosialisasi program KEJAR kepada bank umum, BPD, dan BPR/S. Program-program ini dimaksudkan memperkuat pemahaman konsumen dan memperluas akses ke layanan keuangan.

Dalam rangka keuangan berkelanjutan, OJK mendorong pelaku usaha jasa keuangan untuk mempercepat penerapan prinsip-prinsip ESG, termasuk peningkatan partisipasi di pasar instrumen hijau dan perdagangan karbon sebagai bagian dari strategi nasional untuk mencapai target keberlanjutan.

Bagi direksi dan manajemen bank, perusahaan efek, dan perusahaan asuransi, agenda OJK 2026 menuntut penajaman strategi risiko, kepatuhan, dan integrasi aspek keberlanjutan dalam model bisnis. Perusahaan yang berencana melakukan penawaran umum atau emisi surat utang disarankan menimbang kondisi pasar dan persyaratan pelaporan yang semakin ketat.

OJK menempatkan kebijakan penguatan ketahanan dan pendalaman pasar sebagai instrumen untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap mampu mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Sinergi antara regulator, institusi keuangan seperti Bank Mandiri, BRI, BCA, perusahaan efek, dan pelaku pasar lainnya menjadi kunci implementasi kebijakan ini.

Dengan menetapkan prioritas kebijakan 2026, OJK menyampaikan sinyal kepada pasar bahwa stabilitas dan transformasi sektor jasa keuangan menjadi agenda utama tahun ini. Pelaku industri diminta menyiapkan diri menghadapi penguatan pengawasan sekaligus peluang pendalaman pasar, terutama terkait instrumen berkelanjutan dan mekanisme perdagangan karbon.