Pengadilan Perdagangan AS Menolak Tarif Global 10% Yang Dikenakan Trump

Pengadilan Internasional Perdagangan AS pada 7 Mei 2026 memutuskan bahwa tarif 10% terhadap sebagian besar impor yang diumumkan Presiden Donald Trump tidak sah menurut Trade Act 1974. Dalam putusan mayoritas 2-1, panel tiga hakim menyatakan langkah administrasi untuk memberlakukan bea masuk menyeluruh itu tidak memiliki dasar hukum yang memadai, sehingga menolak kewenangan yang diklaim di bawah Section 122 undang-undang tersebut.

Putusan ini merupakan hasil dari gugatan yang diajukan oleh dua perusahaan kecil, Burlap & Barrel dan Basic Fun!, serta Negara Bagian Washington, yang menantang legalitas tarif tersebut. Panel pengadilan memberikan injuksi permanen yang bersifat terbatas — khusus untuk penggugat — sehingga secara teknis tidak serta-merta membatalkan penerapan tarif untuk semua importir, tetapi menjadi preseden hukum penting yang menempatkan kebijakan tarif administrasi Trump dalam posisi rentan.

Pengacara penggugat berargumen bahwa Presiden melampaui kewenangannya karena undang-undang yang dipakai tidak memberikan kuasa untuk mengenakan tarif luas berdasarkan penilaian yang digunakan pemerintah. Di sisi lain, Pemerintah AS melalui kuasa hukumnya menyatakan langkah tersebut merupakan tindakan yang diperlukan untuk menanggapi defisit neraca pembayaran dan melindungi industri domestik.

Keputusan pengadilan meningkatkan ketidakpastian bagi importir, manufaktur, dan pengecer yang telah menyesuaikan harga dan kontrak pasokan sejak pengumuman tarif Februari 2026. Perusahaan yang secara langsung disebut dalam gugatan, seperti Burlap & Barrel (importir rempah dan bahan makanan) dan Basic Fun! (produsen barang konsumen), bisa mendapatkan kelegaan hukum dan potensi pengembalian biaya tarif yang telah dibayarkan untuk pengiriman tertentu.

Namun bagi importir besar dan pelaku pasar yang belum menjadi penggugat, efek langsung terhadap beban biaya tetap dipengaruhi oleh apakah administrasi akan mengajukan banding atau merancang kembali kebijakan tarif dengan basis hukum yang lebih kuat. Analis perdagangan memperingatkan bahwa langkah administrasi selanjutnya — termasuk kemungkinan menerapkan tarif baru dengan landasan hukum berbeda — dapat memperpanjang ketidakpastian pasar internasional.

Putusan membuka kembali perdebatan soal pengembalian dana (refund) atas bea yang sudah dikumpulkan pemerintah sejak tarif diberlakukan. Kasus serupa sebelumnya memicu klaim oleh importir dan investor yang membeli hak tagih atas klaim pengembalian. Jika administrasi memilih untuk tidak mengizinkan pengembalian luas, kemungkinan akan muncul gugatan lanjutan yang menuntut restitusi lebih besar.

Para pakar hukum perdagangan menyebutkan bahwa proses banding berpotensi diajukan ke Pengadilan Banding Federal (Federal Circuit) dan akhirnya ke Mahkamah Agung AS. Sementara itu, perusahaan multinasional dan pedagang global diperkirakan akan meninjau ulang kontrak pengadaan dan strategi harga untuk mengantisipasi fluktuasi kebijakan tarif.

Reaksi awal dari Gedung Putih dan Departemen yang menangani perdagangan mencakup sinyal bahwa pemerintahan akan menilai opsi hukum dan administratif setelah putusan. Sumber yang mengikuti kasus menyatakan administrasi dapat memilih untuk mengajukan banding atau mencari otorisasi kongres sebagai jalan untuk mempertahankan langkah proteksionisnya.

Di pasar, keputusan pengadilan cenderung menurunkan tekanan pada rantai pasok yang sebelumnya menghadapi kenaikan biaya impor 10%, namun dampak riil terhadap inflasi konsumen dan harga akhir barang akan tergantung pada langkah lanjutan pemerintah dan keputusan perusahaan dalam mengembalikan biaya atau menyerapnya.

Putusan 7 Mei 2026 menjadi babak terbaru dalam serangkaian pertempuran hukum terkait kebijakan tarif administrasi Trump sejak awal tahun, termasuk keputusan Mahkamah Agung pada Februari 2026 yang menolak landasan hukum lain yang sebelumnya dipakai. Rangkaian putusan ini menegaskan peran pengadilan dalam menahan perluasan wewenang eksekutif dalam kebijakan perdagangan.

Ke depan, perhatian utama pelaku pasar dan pembuat kebijakan akan tertuju pada apakah Kongres atau pemerintahan akan mencari kerangka hukum baru untuk mencapai tujuan proteksionis, serta potensi efek lanjutan terhadap hubungan perdagangan AS dengan mitra global termasuk China, Uni Eropa, dan negara-negara Asia yang menjadi sumber impor besar.